Komersialisasi Pendidikan

MEWASPADAI PRAKTIK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

OLEH : ENGKOS KOSASIH

Menjelang akhir semester ini sekolah disibukkan dengan agenda rutin pasca Ujian Nasional (UN). Selain acara pelepasan siswa, sekolah juga mulai mempersiapkan agenda penerimaan siswa baru. Pada saat inilah kita harus lebih mewaspadai praktik-praktik komersialisasi pendidikan yang mungkin dilakukan.

Harus diakui bahwa pada saat ini, walaupun istilah status sekolah unggulan atau sekolah bertaraf internasional sudah tidak boleh lagi dipakai, di lapangan masyarakat selalu memberikan status-status yang mirip seperti itu. Tetap akan ada sekolah yang di anggap memiliki kelebihan dengan sekolah lainnya. Ada sekolah yang dipandang unggul daripada sekolah yang lain. Anggaplah sekolah itu dianggap bonafide.

Sekolah-sekolah yang dianggap memiliki keunggulan atau kelebihan dibanding sekolah-sekolah biasa itu bisa dilihat dari berbagai indikator. Sebut misalnya kelengkapan fasilitas yang dimiliki, kualitas pengajar-pengajarnya, kultur atau budaya pendidikan di sekolah tersebut. Dan yang paling dilihat oleh masyarakat biasanya berbagai prestasi kasat mata seperti prestasi-prestasi sekolah dalam mengikuti berbagai event perlombaan. Semakin banyak piala-piala dan penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh sekolah tersebut biasanya linear dengan penilaian positif dari masyarakat.

Penilaian masyarakat pada sekolah dan membanding-bandingkan kualitas antarsekolah untuk menjadi referensi memasukkan anak-anaknya memang hal sewajarnya. Masyarakat berhak menilai dan menentukan pilihan sekolah mana yang dianggap tepat dan terbaik bagi penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anaknya tersebut. Tetapi pada satu sisi melebih-lebihkan penilaian terhadap satu sekolah akan mengakibatkan daya tawar sekolah tersebut tinggi.

Ketika masyarakat berbondong-bondong memasukkan anak-anaknya ke sekolah tertentu, terbuka peluang untuk memanfaatkan animo masyarakat tersebut dengan maksud mengeruk keuntungan oleh oknum sekolah. Modus yang terjadi di antaranya memperjualbelikan kursi calon siswa yang terbatas. Bila ini terjadi maka sebenarnya sekolah akan mengalami dua kerugian. Pertama, citranya tercoreng oleh ulah oknum yang mengatasnamakan sekolah. Dan yang kedua, terkait kualitas siswa yang diterima kemungkinan besar di bawah standar yang telah ditetapkan sekolah.

Praktik jual beli kursi di sekolah atau pun fenomena jatah kursi titipan di sekolah tertentu tidak sekadar merusak citra sekolah itu sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Karena biasanya yang menjadi patokan untuk mendapatkan kursi bukanlah kemampuan akademis ataupun prestasi lainnya tetapi siapa berani membayar berapa. Tentu saja hal ini merugikan siswa yang bersaing dengan sehat dalam proses seleksi yang normal apalagi siswa tersebut berasal dari keluarga kurang mampu.

Berburu Siswa

Bila pada sekolah-sekolah besar dan telah memiliki “nama”, calon siswa antre untuk masuk, beda halnya dengan sekolah-sekolah kecil. Sekolah-sekolah ini harus berjuang untuk mendapatkan siswa baru. Demi mendapatkan siswa baru bukan tak mungkin akhirnya sekolah-sekolah ini bersaing secara tak sehat.

Praktik-praktik “membeli” siswa dari sekolah asal siswa harus diwaspadai. Praktik seperti ini lebih melenceng daripada “hanya” sekadar memberi informasi yang berlebih-lebihan pada brosur, spanduk, dan berbagai media iklan lainnya. Dengan adanya bantuan BOS yang jumlah bantuannya dibayarkan per siswa, maka bisa jadi sekolah berani menghargakan calon siswa dengan harga tertentu. Karena jumlah siswa sekolah pada saat ini linear dengan jumlah dana bantuan yang diterima.

Bila ada sekolah yang melakukan ini, tanpa ada upaya untuk mengembangkan peningkatan mutu sekolah, memang mengkhawatirkan dunia pendidikan kita. Sekolah semestinya menghargai proses untuk mencapai tujuan, bukannya mencari jalan pintas untuk menjadi besar. Bila sekolah ingin menjadi pilihan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, sekolah harus berbenah dan tidak sekadar menjalankan rutinitas: menerima siswa – memberikan proses KBM (enam tahun atau pun tiga tahun untuk sekolah menengah) – memberikan kelulusan.

Sekolah semestinya menjadi entitas yang memunculkan pribadi-pribadi berkarakter dari proses pendidikan yang dijalankan. Sekolah harus menjadi tempat persemaian pribadi-pribadi yang mencintai ilmu pengetahuan dan menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan siswa. Sekolah harus senantiasa menjadi pelopor terhadap perubahan-perubahan. Sekolah harus dipenuhi berbagai aktivitas belajar yang merangsang inovasi dan kreativitas. Dan yang paling penting sekolah mampu menghasilkan calon-calon pemimpin yang baik dan visioner.

Praktik komersialisasi pendidikan dalam ragamnya yang lain mungkin juga dilakukan. Namun fakta-fakta empiris di lapangan tidak mudah didapatkan. Oleh karena itu diperlukan pengambil kebijakan yang benar-benar tegas terhadap praktik-praktik yang mencoreng dunia pendidikan ini. Pemangku kepentingan sekolah juga memiliki kewaspadaan yang sama agar praktik-praktik seperti ini tidak benar-benar terjadi. Semoga.

Catatan: artikel ini merupakan tulisan pertama saya di media, Radar Banten, 20 Mei 2015.